Network
Nantinya, dalam proses relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB.
"Apabila nanti termasuk daerah berbahaya dan ke depan ingin selamat ketika ada bencana susulan, maka sebaiknya bapak dan ibu pindah, lahannya akan disiapkan oleh pemerintah"
"Pak Gubernur akan menyediakan lahan, rumahnya dibangun oleh BNPB dan Kementerian PUPR. Nanti yang menentukan aman dan tidaknya mereka yang ahli dari Badan Geoelogi dan BMKG," terang Suharyanto.
Selain ingin memberikan upaya terbaik, menurut Suharyanto, relokasi juga menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan di masa mendatang guna menghindari dampak yang lebih besar apabila ada bencana susulan.
Maka dari itu, ia berharap mereka yang rumahnya masuk dalam zona berbahaya agar bersedia dipindahkan.
"Tapi yang tidak pindah dan rumahnya relatif berada di zona aman namun rusak, akan kita perbaiki. Bantuan perbaikan itu mulai dari Rp 60 juta untuk rusak berat, Rp 30 juta rusak sedang, dan Rp 15 juta rusak ringan,"
"Sambil menunggu rumahnya jadi, akan diberikan juga bantuan dana tunggu hunian atau dana kontrak sampai maksimal enam bulan ke depan tapi semoga sebelum enam bulan rumahnya sudah jadi," ungkap Suharyanto.
Menyambut rencana relokasi tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Agam telah memiliki lokasi yang akan dibangun rumah relokasi tersebut bila ada dari masyarakat yang ingin direlokasi dan tidak memiliki lahan yang baru.
