Network
“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah),” demikian tulis Pasal 523 UU Pemilu.
Masa tenang Pemilu 2024 di Kepri ini juga berlaku untuk lembaga survei.
Baca Juga: Pemilu 2024 di Lingkungan KJRI Johor Bahru, Ada 119.491 Pemilih yang Masuk DPT
Lembaga survei selama masa tenang dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu 2024.
“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” bunyi Pasal 509 UU Pemilu.
Larangan masa tenang Pemilu 2024 di Kepri juga berlaku untuk media massa.
Apakah itu media massa cetak, online atau media sosial hingga lembaga penyiaran.
Selama masa tenang Pemilu 2024 di Kepri, media massa dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.(***)
