Network
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2018.
Ketentuan teknis pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan tertuang dalam pasal 12 (1a) dalam hal penanganan dampak sosial kemasyarakatan berlokasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kewenangan Gubernur daerah dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Pria yang juga merupakan Walikota Batam ini menekankan bahwa kehadiran Perpres ini akan dapat menjadi titik terang menangani Pulau Rempang.
“Perpres 78 tahun 2023 sudah turun. Meski Perpres ini belum menyelesaikan semua persoalan Rempang Eco-City. Tetapi, Ini Perpres salah satu dasar penting yang akan kita gunakan untuk membangun rumah Bapak Ibu sekalian (kompensasi warga Rempang).” Kata Muhmmad Rudi melansir laman BP Batam.
BP Batam mendata sudah 94 Kepala Keluarga (KK) yang pindah ke hunian sementara yang disediakan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Sebanyak 8 KK lasal Sembulang Camping dan Sembulang Pasir Merah menempati hunian sementara yang berlokasi di Tanjung Piayu.
Mereka mengikuti jejak 86 KK lainnya yang sudah lebih dulu pindah sejak November 2023.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Selasa (26/12/2023) menegaskan, proses pergeseran itu pun masih akan terus berlangsung.
Investasi tahap pertama nantinya hanya akan memanfaatkan lahan seluas 2.370 hektare.
Dengan peruntukan, kawasan industri seluas 2.000 hektare dan Tower Rempang seluas 370 hektare.
