TANJUNGPINANG PIKIRAN RAKYAT - Pengawasan Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan, penghematan belanja negara, dan mampu mengoptimalisasi penerimaan negara dengan total kontribusi senilai Rp310,36 triliun.
"BPKP tidak hanya berfokus untuk mengawasi aktivitas keuangan dan efektivitas pembangunan, namun juga bagian dari solusi," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Yusuf menjelaskan, sepanjang tahun 2020 sampai dengan triwulan I 2024. Pengawasan BPKP telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai 78,68 triliun.
Kemudian penghematan belanja negara senilai 192,93 triliun, serta mampu mengoptimalisasi penerimaan negara senilai 38,75 triliun.
"Total kontribusi keuangan tersebut adalah 310,36 triliun,” terang Yusuf Ateh.
Yusuf menambahkan BPKP tidak hanya berfokus untuk mengawasi aktivitas keuangan dan efektivitas pembangunan, namun juga bagian dari solusi.
Baca Juga: Visi Provinsi Kepri 20 tahun ke depan adalah Kepri Permata Biru 2045
“Kami tidak hanya mengawasi aktivitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan, antara lain bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri,"
"Tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN, BUMD, hingga transformasi energi hijau. Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver,” pungkas Yusuf.
Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa pengawasan intern berhasil mendorong berbagai capaian yang positif seperti penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional.
“Kami ikut memastikan bahwa berbagai infrastruktur PSN konektivitas yang dibangun telah menghasilkan perbaikan mobilitas dan pengurangan biaya logistik. Sehingga tercipta peningkatan aktivitas ekonomi,“ jelas Yusuf.
Baca Juga: Qori Internasional Syekh Iddi Shaaban dari Tanzania Haflah Al-Qur'an di Tanjungpinang
Yusuf mengatakan bahwa BPKP masih melakukan ruang perbaikan dan kebutuhan percepatan pada beberapa program pemerintah.
Karena itu, BPKP merekomendasikan ketepatan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, sasaran kinerja, pemantauan, dan evaluasi penting untuk keberhasilan program.
Ia juga menambahkan, Rakornas ini dilaksanakan sebagai wadah untuk mengkoordinasikan langkah pengawasan agar efektif mengawal percepatan penyelesaian target-target pembangunan.
Turut hadir pada acara ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.***